Pengertian Asas-asas Hukum Dan 34 macam-macam asas-asas hukum Yang berlaku

Pengertian Asas-asas Hukum Dan 34 macam-macam asas-asas hukum Yang berlaku

Pengertian Asas-asas Hukum Dan 34 macam-macam asas-asas hukum Yang berlaku

Pengertian Asas Hukum

1. Pengertian asas hukum menurut Bellefroid

“(Suatu) norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang (dimana) oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum”.

2. Pengertian asas hukum menurut P. Scholten

“Kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan (oleh) pandangan kesusilaan kita pada hukum (yang) merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, akan tetapi yang tidak boleh tidak harus ada (harus ada)”.

3. Pengertian asas hukum menurut The Liang Gie

“Suatu dalil umum yang dinyatakan dalam (suatu) istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus (mengenai) pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu”.

Asas Hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau diluar peraturan hukum konkret.

Macam-macam Asas-asas Hukum

1. EQUALITY BEFORE THE LAW

“kesederajatan di mata hukum”

Bahwa semua orang dipandang sama hak, harkat dan martabatnya di mata hukum.

2. LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI

“ketentuan peraturan (UU) yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum”

Jika terjadi pertentangan antara ketentuan yang sifatnya khusus dan yang sifatnya umum, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang sifatnya khusus.

Contoh: KUHP M(khusus) — KUHP (umum)  Pasal 338 KUHP (pembunuhan)

3.  LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI

“ketentuan peraturan (UU) yang mempunyai derajat lebih tinggi didahulukan pemanfaatannya/penyebutannya daripada ketentuan yang mempunyai derajat lebih rendah”

Jika terjadi pertentangan antara UU yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih tinggi.

4. LEX POST TERIORI DEROGAT LEGI PRIORI

“ketentuan peraturan (UU) yang baru mengenyampingkan / menghapus berlakunya ketentuan UU yang lama yang mengatur materi hukum yang sama”

Jika terjadi pertentangan antara UU yang lama dengan yang baru, maka yang diberlakukan adalah UU yang baru.

Contoh: berlakunya UU no 32 tahun 2004, menghapus berlakunya UU no 22 tahun 1999 tentang peraturan daerah.
baca juga 51 pengertian hukum menurut para ahli terkenal di dunia.

5.  RES JUDICATA VERITATE PRO HABETUR

“keputusan hakim waib dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya”

Jika terjadi pertentangan antara keputusan hakim dengan ketentuan UU, maka yang diberlakukan adalah keputusan hakim/pengadilan.

6.  LEX DURA SECTA MENTE SCRIPTA

“ketentuan UU itu memang keras, karena sudah oleh pembuatnya seperti itu (hukumnya sudah ditentukan seperti itu)

Contoh:

ketentuan Pasal 10 KUHP (tentang jenis-jenis hukuman)

1. hukuman pokok

– hukuman mati

– hukuman penjara

– hukuman kurungan

– hukuman denda.

2. hukuman tambahan

– pencabutan hak-hak tertentu

– perampasan barang-barang hasil kejahatan.

7. LEX NIMINEM CODIG AD IMPOSIBILIA

“ketentuan UU tidak memaksa seseorang untuk mentaatinya, apabila orang tersebut benar-benar tidak mampu melakukannya”

Contoh:

– Pasal 44 KUHP : orang gila

– Pasal 45 KUHP : dibawah umur

– Pasal 48, 49 KUHP : pembelaan darurat

– Pasal 50 KUHP : karena tugas

8.  NULLUM DELICTUM NOELA POENA SINE PRAEVIA LEGI POENALE

“Asas Legalitas” (pasal 1 ayat (1) KUHP)

Asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan undang-undang. Tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya.

9. DIE NORMATIEVEN KRAFT DES FAKTISCHEN

“perbuatan yang dilakukan berulang kali memiliki kekuatan normative”

10.  STRAFRECHT HEEFTGEEN TERUGWERKENDE KRACHT

“asas tidak berlaku surut”

Seandainya seseorang melakukan suatu tindak pidana yang baru kemudian hari terhadap tindakan yang serupa diancam dengan pidana, pelaku tdk dapat dipidana atas ketentuan yang baru itu. Hal ini untuk menjamin warga negara dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa.

11. GEENSTRAF ZONDER SHCULD

“tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”

Bahwa seseorang yang tidak melakukan kesalahan / tindak pidana tidak dapat dibebankan sanksi pidana terhadapnya.

12.  PRESUMTION OF INNOCENCE

“praduga tak bersalah”

Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah apabila belum diputus pengadilan atau memiliki kekuatan hukum yang sah.

13. UNUS TESTIS NULLUS TESTIS

“satu orang saksi bukan saksi”

Dalam suatu pemeriksaan harus ada lebih dari seorang saksi, jika hanya ada satu saksi saja maka kesaksiannya tidak dapat diterima.

14. Ex aequo et bono

“Kelayakan dan kepatutan”.

15. Unus testis nullus testis

“Kesaksian satu orang, bukanlah kesaksian”

16. Pacta sunt servanda

“Perjanjian berlaku mengikat untuk ditaati para pembuatnya”

17. Pacta tertes ned norcent ned prosunt

“Perjanjian yang dibuat para pihak, tidak berlaku mengikat bagi pihak ketiga”

18. Nebis in idem

“seseorang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama”

19. Res judicata pro veritate hebertur

“Putusan hakim senantiasa dianggap benar untuk sementara”

20. Ex injuria non oritus ius

“Dari hal melawan hukum tidak menimbulkan hak bagi pelaku”

21. Nullum crimen sine lege

“Perjanjian internasional dapat mengikat pihak ke tiga, apabila isi perjanjian itu diturunkan/diwahyukan dari hukum kebiasaan internasional dan hukum maniter internasional”

22. In dubio proreo (Pasal  182 ayat (6) KUHAP)

“Apabila hakim mengalami keraguan dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, maka hakim menjatuhkan sanksi yang paling meringankan terdakwa”

23. Audiatur et altera pars / Audi alteram partern

“Pihak lain juga harus di dengar”

24. Asas legalitas

(Pasal 1 ayat (1) KUHP) – nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali, mengandung 3 prinsip dasar :

a. Nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang-undang)

b. Nulla Poena sine crimine (tiada pidana tanpa perbuatan pidana)

c. Nullum crimen sine poena legali (tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dulu ada).

25. Similia similibus

“Perkara yang sama diputus serupa pula”

26. Cogitationis nemo patitur

“Apa yang dipikir/dibatin tidak dapat dipidana”

27. Vox populi vox Dei

“Suara rakyat suara Tuhan”

28. Lex dura secta mente scripta

“UU itu keras, tetapi sudah ditentukan demikian”

29. Lex niminem cogit ad impossibilia

“UU itu tidak memaksakan  seorangpun untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin / tidak masuk akal untuk dilakukan”

30. Si vis pacem para bellum

“Jika kamu ingin menang bersiaplah untuk perang”

31. Lax agendi lex essendi

“Hukum berbuat adalah hukum keberadaan”

32.  ignorantia legis excusat neminem

“Tidak tahu undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf”

33. Asas Actio Pauliana

Hak kreditur untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan yang tidak perlu dilakukan oleh debitur yang merugikannya.

34. Asas Audit Et Alteram Partem

Asas ini mewajibkan pada hakim untuk mendengar kedua belah pihak secara bersama-sama, termasuk dalam hal kesempatan memberikan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan. Asas ini merupakan implementasi asas persamaan.
baca juga pengertian dan jenis sumber hukum.

Itulah asas-asas yang terdapat didalam dan di anut hukum yang ada di indonesia khususnya. Semoga dapat membantu anda dalam memahi lebih lanjut belajar tentang hukum.